Rabu, 17 Maret 2010
PJA Diperpanjang
Pemuatan naskah yang semula hanya sebatas 15 Maret 2010 di perpanjang hingga 20 Maret 2010. Sampai saat ini tercatat 54 naskah yang masuk ke panitia. Namun berdasarkan seleksi awal, hanya 41 yang bisa diteruskan ke tim juri. Salam, MLI
Minggu, 14 Maret 2010
Holding Pupuk Terbentuk
Sinar Harapan, Sabtu, 30 Januari 2010 11:10
Perusahaan ”Holding” Pupuk Segera Terbentuk
Jakarta - Dalam rangka revitalisasi industri pupuk nasional, pemerintah mengaku sudah merampungkan konsep holding untuk lima pabrik pupuk pelat merah.
Langkah selanjutnya pemerintah tinggal memutuskan format holding yang akan digunakan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan, ada dua alternatif yang masih dalam pembahasan intensif untuk segera diputuskan. Alternatif pertama dibentuk perusahaan holding baru yang membawahi kelima pabrik pupuk BUMN. “Sedangkan alternatif kedua, Pusri (PT Pupuk Sriwijaya-red) akan menjadi holding. Pabriknya akan di-spin off, sehingga ia akan membawahi lima pabrik pupuk yang ada,” jelas Mustafa di Kantornya, Jakarta, Jumat (29/1).
Kendati soal ini masih dikaji oleh komite kebijakan publik, namun dari aspek legalitas, menurut Mustafa format yang paling mudah dilakukan adalah alternatif kedua. Ini karena tidak terlalu banyak yang harus dilakukan selain pembenahan secara menyeluruh.
Sekadar informasi, sesungguhnya, pembentukan holding BUMN pupuk tersebut sudah dilakukan ketika Kementerian BUMN di bawah Menteri BUMN Sugiharto. Sejak saat itu yang bertindak sebagai holding atau induk usaha adalah PT Pusri. “Dulu itu holding-holdingan karena haram hukumnya jika anak usaha bertindak sebagai induk,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Saat ini holding yang dimaksud adalah holding sesungguhnya dengan konsep yang profesional dan sesuai peraturan. “Kami minta di-holding secara penuh. Kalau sudah selesai, nanti manajemennya akan kita refresh, karena hampir semua sudah akan habis masa jabatannya,” tandas Mustafa.
Awalnya, Kementerian BUMN optimistis pembentukan holding BUMN bakal rampung di akhir tahun lalu. Namun, masih ada sejumlah hal yang menjadi ganjalan. Selain belum satu visi, masalah pajak yang juga jadi persoalan yang cukup krusial. Pajak yang menjadi masalah atas pembentukan holding industri pupuk berupa pajak pengalihan aset dan pajak pengalihan tenaga kerja.
Bentuk Perusahaan Baru
Terkait dengan masalah pajak, sebelumnya Direktur Utama Pusri Holding Dadang Kodri, memiliki pendapat yang berbeda dengan Mustafa. Menurut Dadang, dari kedua opsi tersebut, perusahaan pupuk lebih memilih membentuk perusahaan baru sebagai holding. “Karena tidak menimbulkan konsekuensi pada pajak,” tuturnya.
Jika usulan mengambil opsi new company disetujui, ia memperkirakan holding pupuk akan terealisasi sepenuhnya pada semester pertama tahun depan. Dengan terbentuknya holding pupuk yang membawahi lima pabrik pupuk di antaranya PT Pusri, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), maka aset holding diperkirakan bisa mencapai Rp 34 triliun. Aset PT Pusri saat ini mencapai Rp 14 triliun. (cr-7)
Perusahaan ”Holding” Pupuk Segera Terbentuk
Jakarta - Dalam rangka revitalisasi industri pupuk nasional, pemerintah mengaku sudah merampungkan konsep holding untuk lima pabrik pupuk pelat merah.
Langkah selanjutnya pemerintah tinggal memutuskan format holding yang akan digunakan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan, ada dua alternatif yang masih dalam pembahasan intensif untuk segera diputuskan. Alternatif pertama dibentuk perusahaan holding baru yang membawahi kelima pabrik pupuk BUMN. “Sedangkan alternatif kedua, Pusri (PT Pupuk Sriwijaya-red) akan menjadi holding. Pabriknya akan di-spin off, sehingga ia akan membawahi lima pabrik pupuk yang ada,” jelas Mustafa di Kantornya, Jakarta, Jumat (29/1).
Kendati soal ini masih dikaji oleh komite kebijakan publik, namun dari aspek legalitas, menurut Mustafa format yang paling mudah dilakukan adalah alternatif kedua. Ini karena tidak terlalu banyak yang harus dilakukan selain pembenahan secara menyeluruh.
Sekadar informasi, sesungguhnya, pembentukan holding BUMN pupuk tersebut sudah dilakukan ketika Kementerian BUMN di bawah Menteri BUMN Sugiharto. Sejak saat itu yang bertindak sebagai holding atau induk usaha adalah PT Pusri. “Dulu itu holding-holdingan karena haram hukumnya jika anak usaha bertindak sebagai induk,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Saat ini holding yang dimaksud adalah holding sesungguhnya dengan konsep yang profesional dan sesuai peraturan. “Kami minta di-holding secara penuh. Kalau sudah selesai, nanti manajemennya akan kita refresh, karena hampir semua sudah akan habis masa jabatannya,” tandas Mustafa.
Awalnya, Kementerian BUMN optimistis pembentukan holding BUMN bakal rampung di akhir tahun lalu. Namun, masih ada sejumlah hal yang menjadi ganjalan. Selain belum satu visi, masalah pajak yang juga jadi persoalan yang cukup krusial. Pajak yang menjadi masalah atas pembentukan holding industri pupuk berupa pajak pengalihan aset dan pajak pengalihan tenaga kerja.
Bentuk Perusahaan Baru
Terkait dengan masalah pajak, sebelumnya Direktur Utama Pusri Holding Dadang Kodri, memiliki pendapat yang berbeda dengan Mustafa. Menurut Dadang, dari kedua opsi tersebut, perusahaan pupuk lebih memilih membentuk perusahaan baru sebagai holding. “Karena tidak menimbulkan konsekuensi pada pajak,” tuturnya.
Jika usulan mengambil opsi new company disetujui, ia memperkirakan holding pupuk akan terealisasi sepenuhnya pada semester pertama tahun depan. Dengan terbentuknya holding pupuk yang membawahi lima pabrik pupuk di antaranya PT Pusri, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), maka aset holding diperkirakan bisa mencapai Rp 34 triliun. Aset PT Pusri saat ini mencapai Rp 14 triliun. (cr-7)
Kamis, 11 Maret 2010
Urea Bisa Jadi Bom
Awas, Pupuk Urea Bisa Jadi Bom
Laporan wartawan KOMPAS Herpin Dewanto Putro
Jumat, 7 Agustus 2009 | 13:31 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com - Pupuk urea ternyata dapat dijadikan bahan untuk membuat bom. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada jika di lingkungannya mendapati penggunaan pupuk urea yang mencurigakan.
Hal itu disampaikan Panglima Komando Daerah IV Mayor Jenderal Hariyadi Soetanto, Jumat (7/8) di Semarang. "Kami sudah menyebarkan pengetahuan tentang pupuk urea itu kepada masyarakat," kata Hariyadi.
Menurut Hariyadi, dengan mengetahui berbagai bahan yang dapat dirakit menjadi bom, masyarakat semakin peka untuk mengawasi lingkungannya. Hariyadi menilai, kejadian bom JW Marriott-Ritz Carlton terjadi karena ketidakpekaan satuan pengaman. Pelaku membawa bahan-bahan peledak yang tidak terdeteksi sebagai bom kemudian dirakit menjadi bom dan diledakkan di dalam hotel.
"Jika ada seseorang yang memiliki banyak bahan seperti pupuk urea dalam jumlah besar dan barang itu tidak ada kaitannya dengan profesi pemiliknya, maka orang itu patut dicurigai," kata Hariyadi.
Laporan wartawan KOMPAS Herpin Dewanto Putro
Jumat, 7 Agustus 2009 | 13:31 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com - Pupuk urea ternyata dapat dijadikan bahan untuk membuat bom. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada jika di lingkungannya mendapati penggunaan pupuk urea yang mencurigakan.
Hal itu disampaikan Panglima Komando Daerah IV Mayor Jenderal Hariyadi Soetanto, Jumat (7/8) di Semarang. "Kami sudah menyebarkan pengetahuan tentang pupuk urea itu kepada masyarakat," kata Hariyadi.
Menurut Hariyadi, dengan mengetahui berbagai bahan yang dapat dirakit menjadi bom, masyarakat semakin peka untuk mengawasi lingkungannya. Hariyadi menilai, kejadian bom JW Marriott-Ritz Carlton terjadi karena ketidakpekaan satuan pengaman. Pelaku membawa bahan-bahan peledak yang tidak terdeteksi sebagai bom kemudian dirakit menjadi bom dan diledakkan di dalam hotel.
"Jika ada seseorang yang memiliki banyak bahan seperti pupuk urea dalam jumlah besar dan barang itu tidak ada kaitannya dengan profesi pemiliknya, maka orang itu patut dicurigai," kata Hariyadi.
Dahulukan pabrik pupuk nasional
Dahulukan Industri Pupuk Nasional
Kamis, 11 Maret 2010
Sriwijaya Post - PALEMBANG - Ketidakpastian pasokan gas untuk industri pupuk nasional mendapat perhatian serius Komisi VI DPR. Komisi yang membidangi BUMN ini menyuarakan agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan industri pupuk demi menunjang program ketahanan pangan nasional.
Hal itu dikemukakan oleh para wakil rakyat dalam pertemuan dengan jajaraan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Graha Pusri, Rabu (10/3). Dalam pertemuan itu, Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri menjelaskan, tentang jaminan pasokan gas sebagai bahan baku pupuk yang kini menjadi masalah BUMN pupuk.
Kendala yang dihadapi industri pupuk nasional saat ini adalah masalah umur pabrik pupuk yang sudah tua, konsumsi gas yang tinggi dan boros dibanding dengan pabrik generasi baru dan jaminan gas bumi jangka panjang yang belum ada, serta dana equity terbatas,” papar Dadang.
Menanggapi masalah kelangkaan pasokan gas untuk industri pupuk, anggota Komisi VI DPR Dodi Reza Alex meminta pemerintah agar membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi saat ini. “Kebutuhan gas untuk industri pupuk harus diperjuangkan atau cari alternatif lain,”katanya.
Menurut Dodi, Komisi VI akan mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan pengalokasian gas untuk industri pupuk. “Harus ada kepastian, minimal untuk 5 tahun. Sehingga industri pupuk bisa bekerja dengan optimal,” katanya.
Dodi menegaskan satu hal yang tak dapat diterima jika negeri yang memiliki sumber gas, malah industri pupuknya kesulitan mendapatkan bahan baku gas. “Intinya harus ada perhatian serius
dari pemerintah. Mana yang mesti diprioritaskan, apakah mengejar pendapatan dari ekspor atau pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang terkait dengan hajat masyarakat petani,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi VI Edhy Prabowo mendesak pemerintah memenuhi dulu kebutuhan gas dalam negeri. “Walau ada kontrak jangka panjang, kebutuhan gas dalam negeri harus dipenuhi lebih dulu. Akibat kelangkan pasokan gas, yang terganggu bukan hanya industri pupuk tetapi juga industri lainnya yang menggunakan gas, seperti industri keramik,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, alokasi gas harus diatur kembali. Harus dihitung kembali seberapa banyak industri pupuk menghabiskan gas dibanding industri lain dan ekspor. Kalau perlu kita jangan melakukan ekspor dulu sampai kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi.
Sementara itu menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kondisi atau neraca gas untuk PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik adalah positif, sementara BUMN pupuk lainnya, PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang dalam kondisi negatif. sripo. (azr)
Kamis, 11 Maret 2010
Sriwijaya Post - PALEMBANG - Ketidakpastian pasokan gas untuk industri pupuk nasional mendapat perhatian serius Komisi VI DPR. Komisi yang membidangi BUMN ini menyuarakan agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan industri pupuk demi menunjang program ketahanan pangan nasional.
Hal itu dikemukakan oleh para wakil rakyat dalam pertemuan dengan jajaraan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Graha Pusri, Rabu (10/3). Dalam pertemuan itu, Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri menjelaskan, tentang jaminan pasokan gas sebagai bahan baku pupuk yang kini menjadi masalah BUMN pupuk.
Kendala yang dihadapi industri pupuk nasional saat ini adalah masalah umur pabrik pupuk yang sudah tua, konsumsi gas yang tinggi dan boros dibanding dengan pabrik generasi baru dan jaminan gas bumi jangka panjang yang belum ada, serta dana equity terbatas,” papar Dadang.
Menanggapi masalah kelangkaan pasokan gas untuk industri pupuk, anggota Komisi VI DPR Dodi Reza Alex meminta pemerintah agar membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi saat ini. “Kebutuhan gas untuk industri pupuk harus diperjuangkan atau cari alternatif lain,”katanya.
Menurut Dodi, Komisi VI akan mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan pengalokasian gas untuk industri pupuk. “Harus ada kepastian, minimal untuk 5 tahun. Sehingga industri pupuk bisa bekerja dengan optimal,” katanya.
Dodi menegaskan satu hal yang tak dapat diterima jika negeri yang memiliki sumber gas, malah industri pupuknya kesulitan mendapatkan bahan baku gas. “Intinya harus ada perhatian serius
dari pemerintah. Mana yang mesti diprioritaskan, apakah mengejar pendapatan dari ekspor atau pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang terkait dengan hajat masyarakat petani,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi VI Edhy Prabowo mendesak pemerintah memenuhi dulu kebutuhan gas dalam negeri. “Walau ada kontrak jangka panjang, kebutuhan gas dalam negeri harus dipenuhi lebih dulu. Akibat kelangkan pasokan gas, yang terganggu bukan hanya industri pupuk tetapi juga industri lainnya yang menggunakan gas, seperti industri keramik,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, alokasi gas harus diatur kembali. Harus dihitung kembali seberapa banyak industri pupuk menghabiskan gas dibanding industri lain dan ekspor. Kalau perlu kita jangan melakukan ekspor dulu sampai kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi.
Sementara itu menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kondisi atau neraca gas untuk PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik adalah positif, sementara BUMN pupuk lainnya, PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang dalam kondisi negatif. sripo. (azr)
Distribusi Amburadul, Pupuk Mahal
Distribusi Amburadul, Pupuk Mahal
• Media Indonesia, 11 Mar 2010
Pro kontra penaikan harga pupuk masih berlangsung di sejumlah daerah.
Bagus H Pratomo
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau meminta pemerintah memperbaiki matarantai distribusi pupuk sebelum menaikkan harga. Ketua Apkasindo Rokan Hulu Ardiman Daulay berpendapat selama ini sistem pendistribusian pupuk subsidi masih lemah sehingga harganya hingga ke petani melambung berkali lipat.
Ia mencontohkan, untuk pupuk urea, seharusnya harga subsidi sekitar Rp60 ribu per karung (isi 50 kg). Namun, hingga ke tangan petani harganya bisa mencapai RplOO ribu, bahkan ada yang sampai Rpl50 ribu per karung. "Ini terjadi karena terlalu panjangnya mata rantai pendistribusian pupuk tersebut hingga ke tangan petani," ujarnya, kemarin.
Kondisi yang sama, lanjut Ardiman, juga terjadi pada pupuk NPK yang normalnya dijual seharga Rpl25 ribu per karung. Namun, karena panjangnya rantai pendistribusian, harga di petani bisa mencapai Rp210 ribu per karung. Pernyataan yang nyaris sama dinyatakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syamsul Hadi. Ia mengutarakan, petani di daerahnya tidak keberatan dengan penaikan HET pupuk urea hingga 50% dengan catatan pemerintah bisa menjamin ketersediaan pupuk.
Sementara itu, Sekretaris Tim Koordinasi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), Mukodam mengutarakan, pihaknya akan memperketat pendistribusian pupuk dengan melibatkan para camat.
Pengetatan pengawasan sengaja dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya spekulan dan terjadinya kelangkaan pupuk, khususnya urea yang akan bakal naik harganya. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan pentingnya pengawasan lantaran momentum penaikan HET pupuk urea bersubsidi per April mendatang sebesar 50% memang sangat rentan terhadap tindakan penimbunan oleh para pedagang spekulan. Pasalnya, melalui skema itu, hanya petani-petani yang terdaftar yang mendapat alokasi pembelian pupuk.
Tolak penaikan
Sementara itu, penolakan penaikan harga pupuk datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Temanggung, Jateng. "Kita berharap usul penambahan anggaran subsidi pupuk yang sekarang masih digodok pemerintah disetujui sehingga kenaikan harga pupuk tidak terjadi," kata Kepala Dinas Pertanian Kalsel Yohanes Sriyono.
Menurut Sriyono, penolakan kebijakan penaikan harga pupuk tersebut didasarkan pada kondisi para petani yang sebagian besar tergolong miskin sehingga naiknya harga pupuk menjadi beban. Jika penaikan harga pupuk tidak dapat dihindari, pemerintah wajib menaikkan harga gabah petani.
Di Temanggung, petani menolak keras rencana penaikan HET pupuk. Yanto, 50, petani di Kecamatan Kledung, menyatakan rencana penaikan harga pupuk akan makin membebani petani. Pasalnya, biaya produksi otomatis akan makin tinggi.
"Kalau harga pupuk naik sampai 50%, otomatis biaya produksi dari sejak penanaman hingga panen pun akan makin tinggi. Padahal harga gabah dan beras justru turun." (Tim/N-1)
bagushimawan
• Media Indonesia, 11 Mar 2010
Pro kontra penaikan harga pupuk masih berlangsung di sejumlah daerah.
Bagus H Pratomo
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau meminta pemerintah memperbaiki matarantai distribusi pupuk sebelum menaikkan harga. Ketua Apkasindo Rokan Hulu Ardiman Daulay berpendapat selama ini sistem pendistribusian pupuk subsidi masih lemah sehingga harganya hingga ke petani melambung berkali lipat.
Ia mencontohkan, untuk pupuk urea, seharusnya harga subsidi sekitar Rp60 ribu per karung (isi 50 kg). Namun, hingga ke tangan petani harganya bisa mencapai RplOO ribu, bahkan ada yang sampai Rpl50 ribu per karung. "Ini terjadi karena terlalu panjangnya mata rantai pendistribusian pupuk tersebut hingga ke tangan petani," ujarnya, kemarin.
Kondisi yang sama, lanjut Ardiman, juga terjadi pada pupuk NPK yang normalnya dijual seharga Rpl25 ribu per karung. Namun, karena panjangnya rantai pendistribusian, harga di petani bisa mencapai Rp210 ribu per karung. Pernyataan yang nyaris sama dinyatakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syamsul Hadi. Ia mengutarakan, petani di daerahnya tidak keberatan dengan penaikan HET pupuk urea hingga 50% dengan catatan pemerintah bisa menjamin ketersediaan pupuk.
Sementara itu, Sekretaris Tim Koordinasi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), Mukodam mengutarakan, pihaknya akan memperketat pendistribusian pupuk dengan melibatkan para camat.
Pengetatan pengawasan sengaja dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya spekulan dan terjadinya kelangkaan pupuk, khususnya urea yang akan bakal naik harganya. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan pentingnya pengawasan lantaran momentum penaikan HET pupuk urea bersubsidi per April mendatang sebesar 50% memang sangat rentan terhadap tindakan penimbunan oleh para pedagang spekulan. Pasalnya, melalui skema itu, hanya petani-petani yang terdaftar yang mendapat alokasi pembelian pupuk.
Tolak penaikan
Sementara itu, penolakan penaikan harga pupuk datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Temanggung, Jateng. "Kita berharap usul penambahan anggaran subsidi pupuk yang sekarang masih digodok pemerintah disetujui sehingga kenaikan harga pupuk tidak terjadi," kata Kepala Dinas Pertanian Kalsel Yohanes Sriyono.
Menurut Sriyono, penolakan kebijakan penaikan harga pupuk tersebut didasarkan pada kondisi para petani yang sebagian besar tergolong miskin sehingga naiknya harga pupuk menjadi beban. Jika penaikan harga pupuk tidak dapat dihindari, pemerintah wajib menaikkan harga gabah petani.
Di Temanggung, petani menolak keras rencana penaikan HET pupuk. Yanto, 50, petani di Kecamatan Kledung, menyatakan rencana penaikan harga pupuk akan makin membebani petani. Pasalnya, biaya produksi otomatis akan makin tinggi.
"Kalau harga pupuk naik sampai 50%, otomatis biaya produksi dari sejak penanaman hingga panen pun akan makin tinggi. Padahal harga gabah dan beras justru turun." (Tim/N-1)
bagushimawan
Soal Pupuk, Petani Harus Mandiri
Terkait Pupuk Petani Didorong Lebih Mandiri
12 Mar 2010
* Media Indonesia
* Nasional
MENYONGSONG penaikan harga pupuk kimia hingga 50%, para petani di daerah didorong untuk tidak bergantung pada penggunaan pupuk anorganik tersebut.Pada April mendatang, penaikan harga pupuk urea hingga 50%, dari Rpl.200 per kg menjadi Rpl .800 per kg. Hal itu membuat Kontak Tani NelayanAndalan (KTNA) Banyumas, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat, mendorong petani untuk beralih menggunakan pupuk organik.
Pemerintah juga secara berkala akan mencabut subsidi pupuk sampai total, tidak ada subsidi pada 2014 mendatang. "Jadi, petani harus mempersiapkan diri mulai sekarang," ujar Ketua KTNA Banyumas Muntohar, kemarin.Untuk itu, para petani perlu terus dibimbing meninggalkan pupuk an organik secara bertahap. Karena sebetulnya pupuk organik lebih murah dan mampu menjadikan tanah lebih subur.Petani memang mulai banyak yang beralih menggunakan pupuk organik, karena dirasa lebih irit. Sebab, setiap kg pupuk organik hanya dijual Rp500.
Dajam menyikapi penaikan harga pupuk, petani di Madiun, Ponorogo, dan Ngawi, Jawa Timur, mulai mengurangi penggunaan pupuk urea dan berangsur-angsur berganti dengan pupuk organik.Ketua KTNA Kabupaten Madiun, Suharno, mengatakan penggunaan pupuk urea dikurangi dari yang biasanya 5 kuintal per hektare menjadi hanya 3 kuintal untuk setiap hektarenya.Sebagai gantinya penggunaan pupuk organik ditingkatkan dari yang biasa 2,5 kuintal menjadi 4 kuintal hingga 5 kuintal per hektare. Sebanyak 22.500 petani di Madiun bersiap untuk beralih menggunakan pupuk organik.Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat menolak penaikan harga eceran pupuk. Berbeda halnya dengan petani di NTT, masih mencari format yang tepat untuk mengurangi beban petani.Dari Medan, dilaporkan 12 kabupaten/kota di Sumatra Utara justru belum menerima pupuk bersubsidi. (Tim/N-2)
12 Mar 2010
* Media Indonesia
* Nasional
MENYONGSONG penaikan harga pupuk kimia hingga 50%, para petani di daerah didorong untuk tidak bergantung pada penggunaan pupuk anorganik tersebut.Pada April mendatang, penaikan harga pupuk urea hingga 50%, dari Rpl.200 per kg menjadi Rpl .800 per kg. Hal itu membuat Kontak Tani NelayanAndalan (KTNA) Banyumas, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat, mendorong petani untuk beralih menggunakan pupuk organik.
Pemerintah juga secara berkala akan mencabut subsidi pupuk sampai total, tidak ada subsidi pada 2014 mendatang. "Jadi, petani harus mempersiapkan diri mulai sekarang," ujar Ketua KTNA Banyumas Muntohar, kemarin.Untuk itu, para petani perlu terus dibimbing meninggalkan pupuk an organik secara bertahap. Karena sebetulnya pupuk organik lebih murah dan mampu menjadikan tanah lebih subur.Petani memang mulai banyak yang beralih menggunakan pupuk organik, karena dirasa lebih irit. Sebab, setiap kg pupuk organik hanya dijual Rp500.
Dajam menyikapi penaikan harga pupuk, petani di Madiun, Ponorogo, dan Ngawi, Jawa Timur, mulai mengurangi penggunaan pupuk urea dan berangsur-angsur berganti dengan pupuk organik.Ketua KTNA Kabupaten Madiun, Suharno, mengatakan penggunaan pupuk urea dikurangi dari yang biasanya 5 kuintal per hektare menjadi hanya 3 kuintal untuk setiap hektarenya.Sebagai gantinya penggunaan pupuk organik ditingkatkan dari yang biasa 2,5 kuintal menjadi 4 kuintal hingga 5 kuintal per hektare. Sebanyak 22.500 petani di Madiun bersiap untuk beralih menggunakan pupuk organik.Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat menolak penaikan harga eceran pupuk. Berbeda halnya dengan petani di NTT, masih mencari format yang tepat untuk mengurangi beban petani.Dari Medan, dilaporkan 12 kabupaten/kota di Sumatra Utara justru belum menerima pupuk bersubsidi. (Tim/N-2)
Pusri Target 7 Ton Urea
Pusri Targetkan 7 Ton Urea
Diterbitkan BUMN Track pada 11 Januari 2010 oleh Nurmimi
PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) menargetkan produksi pupuk urea 2010 tumbuh tiga persen menjadi 7 juta ton dibanding 2009 sekitar 6,8 juta ton.
“Kinerja produksi perseroan pada tahun ini diperkirakan melonjak, ditopang pertumbuhan pangsa pasar, harga dan kompensasi yang dibayarkan pemerintah lewat program subsidi pupuk,” kata Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri.
Usai menyaksikan penandatanganan kerjasama pembangunan pabrik pupuk Petrokimia Gresik dengan Jordan Phospate Mines Co. Ltd, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, Dadang mengatakan, selain urea, Pusri juga mematok pupuk NPK tumbuh 70 persen menjadi 2,2 juta ton dari sebelumnya 1,3 juta ton.
Pertumbuhan produksi pupuk Pusri didorong jaminan ketersediaan pasokan gas. Dengan peningkatan produksi tersebut, diperkirakan pendapatan 2010 tumbuh 30 persen dibanding 2009, katanya.
Meski begitu, Dadang tidak bersedia menyebutkan nilai pendapatan 2010 yang akan disasar, karena audit laporan keuangan 2009 belum tuntas.
“Tunggu selesai dulu (audit) baru angkanya kami sampaikan, karena harus kami pertanggungjawabkan juga kepada BPKP dan pihak terkait lainnya,” katanya.
Peningkatan kapasitas produksi diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan pendapatan perusahaan. “Target-target yang ditetapkan dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) optimistis dapat dipenuhi, sepanjang tidak terkendala pasokan gas,” ujarnya.(*)
Diterbitkan BUMN Track pada 11 Januari 2010 oleh Nurmimi
PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) menargetkan produksi pupuk urea 2010 tumbuh tiga persen menjadi 7 juta ton dibanding 2009 sekitar 6,8 juta ton.
“Kinerja produksi perseroan pada tahun ini diperkirakan melonjak, ditopang pertumbuhan pangsa pasar, harga dan kompensasi yang dibayarkan pemerintah lewat program subsidi pupuk,” kata Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri.
Usai menyaksikan penandatanganan kerjasama pembangunan pabrik pupuk Petrokimia Gresik dengan Jordan Phospate Mines Co. Ltd, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, Dadang mengatakan, selain urea, Pusri juga mematok pupuk NPK tumbuh 70 persen menjadi 2,2 juta ton dari sebelumnya 1,3 juta ton.
Pertumbuhan produksi pupuk Pusri didorong jaminan ketersediaan pasokan gas. Dengan peningkatan produksi tersebut, diperkirakan pendapatan 2010 tumbuh 30 persen dibanding 2009, katanya.
Meski begitu, Dadang tidak bersedia menyebutkan nilai pendapatan 2010 yang akan disasar, karena audit laporan keuangan 2009 belum tuntas.
“Tunggu selesai dulu (audit) baru angkanya kami sampaikan, karena harus kami pertanggungjawabkan juga kepada BPKP dan pihak terkait lainnya,” katanya.
Peningkatan kapasitas produksi diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan pendapatan perusahaan. “Target-target yang ditetapkan dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) optimistis dapat dipenuhi, sepanjang tidak terkendala pasokan gas,” ujarnya.(*)
Pupuk Organik Ditingkatkan
INDUSTRI PUPUK
Produksi Organik Ditingkatkan
Kompas, Sabtu, 6 Maret 2010 | 02:55 WIB
Palembang, Kompas - PT Pupuk Sriwidjaja optimistis mampu memproduksi sekaligus mendistribusikan 180.000 ton pupuk organik bersubsidi selama tahun 2010. Pupuk yang berfungsi mengembalikan keseimbangan unsur hara akan diproduksi dengan pola kemitraan bersama perusahaan swasta.
Demikian disampaikan Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Bowo Kuntohadi, Jumat (5/3) di Palembang.
Berdasarkan data PT Pusri, kebutuhan dan produksi pupuk organik secara nasional mencapai 910.000 ton. Dari total kebutuhan itu, PT Pusri ditugaskan memproduksi 180.000 ton. Adapun selama tahun 2009, produksi pupuk organik Pusri baru sekitar 5.000 ton.
Produksi belum digenjot karena sifat program pupuk organik masih dalam tahap uji coba. Melalui keputusan pemerintah, pupuk organik bersubsidi dijual Rp 500 per kilogram kepada petani.
Ditambahkan, Pusri saat ini sudah menyepakati program kerja sama produksi dengan 42 mitra atau perusahaan swasta. Nantinya perusahaan swasta inilah yang akan membuat pupuk organik sesuai dengan kapasitas maksimal. Adapun PT Pusri berkewajiban membeli produk tersebut.
”Setelah dibeli, kami juga harus memasarkannya ke mata rantai distribusi pertanian, mulai dari distributor sampai pengecer hingga ke petani,” kata Bowo.
Perkembangan ekspor
Ditanya soal perkembangan ekspor pupuk urea, Bowo menjawab, sampai akhir tahun 2009, masih ada sisa kuota sebanyak 51.000 ton, dari total kuota yang diizinkan pemerintah 196.000 ton. Sisa kuota itu telah diekspor lagi pada Februari 2010.
”Meski demikian, perlu dicatat juga bahwa ekspor urea ini baru bisa dilakukan tanpa halangan dengan mempertimbangkan dua aspek, yakni ada kelebihan produksi serta kebutuhan untuk sektor pertanian padi dan perkebunan di dalam negeri yang sudah terpenuhi lebih dulu,” papar Bowo.
Ditegaskan, belum terpenuhinya kuota ekspor urea pada tahun 2009 bukan berarti kinerja PT Pusri tidak optimal. Menurut Bowo, hal tersebut karena kendala teknis pengangkutan. Sampai sekarang, sebagian kapal pengangkut pupuk urea milik PT Pusri lebih diprioritaskan untuk mendukung aktivitas distribusi pupuk urea bersubsidi. Solusinya, perlu tambahan kapal melalui pembelian dan perbaikan kapal rusak. (ONI)
Produksi Organik Ditingkatkan
Kompas, Sabtu, 6 Maret 2010 | 02:55 WIB
Palembang, Kompas - PT Pupuk Sriwidjaja optimistis mampu memproduksi sekaligus mendistribusikan 180.000 ton pupuk organik bersubsidi selama tahun 2010. Pupuk yang berfungsi mengembalikan keseimbangan unsur hara akan diproduksi dengan pola kemitraan bersama perusahaan swasta.
Demikian disampaikan Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Bowo Kuntohadi, Jumat (5/3) di Palembang.
Berdasarkan data PT Pusri, kebutuhan dan produksi pupuk organik secara nasional mencapai 910.000 ton. Dari total kebutuhan itu, PT Pusri ditugaskan memproduksi 180.000 ton. Adapun selama tahun 2009, produksi pupuk organik Pusri baru sekitar 5.000 ton.
Produksi belum digenjot karena sifat program pupuk organik masih dalam tahap uji coba. Melalui keputusan pemerintah, pupuk organik bersubsidi dijual Rp 500 per kilogram kepada petani.
Ditambahkan, Pusri saat ini sudah menyepakati program kerja sama produksi dengan 42 mitra atau perusahaan swasta. Nantinya perusahaan swasta inilah yang akan membuat pupuk organik sesuai dengan kapasitas maksimal. Adapun PT Pusri berkewajiban membeli produk tersebut.
”Setelah dibeli, kami juga harus memasarkannya ke mata rantai distribusi pertanian, mulai dari distributor sampai pengecer hingga ke petani,” kata Bowo.
Perkembangan ekspor
Ditanya soal perkembangan ekspor pupuk urea, Bowo menjawab, sampai akhir tahun 2009, masih ada sisa kuota sebanyak 51.000 ton, dari total kuota yang diizinkan pemerintah 196.000 ton. Sisa kuota itu telah diekspor lagi pada Februari 2010.
”Meski demikian, perlu dicatat juga bahwa ekspor urea ini baru bisa dilakukan tanpa halangan dengan mempertimbangkan dua aspek, yakni ada kelebihan produksi serta kebutuhan untuk sektor pertanian padi dan perkebunan di dalam negeri yang sudah terpenuhi lebih dulu,” papar Bowo.
Ditegaskan, belum terpenuhinya kuota ekspor urea pada tahun 2009 bukan berarti kinerja PT Pusri tidak optimal. Menurut Bowo, hal tersebut karena kendala teknis pengangkutan. Sampai sekarang, sebagian kapal pengangkut pupuk urea milik PT Pusri lebih diprioritaskan untuk mendukung aktivitas distribusi pupuk urea bersubsidi. Solusinya, perlu tambahan kapal melalui pembelian dan perbaikan kapal rusak. (ONI)
Empat Pabrik Pupuk Masih Menanti Pasokan Gas
Kontan, Jumat, 29 Januari 2010 | 10:52
PASOKAN GAS UNTUK INDUSTRI DOMESTIK
Empat Pabrik Pupuk Masih Menanti Pasokan Gas
JAKARTA. Setelah pabrik pupuk anyar Kaltim V milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mendapat pasokan gas, pemerintah segera merealisasikan beberapa kontrak gas untuk pabrik pupuk baru lainnya. Namun, kontrak gas itu tergantung rencana konstruksi masing-masing pabrik.
Sekadar mengingatkan, empat pabrik pupuk anyar yang akan didirikan diantaranya tiga pabrik pupuk milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan satu pabrik milik PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC).
"Kami sudah menyiapkan semua, tapi belum MoU. Tunggu gilirannya. Untuk Kaltim V sudah MoU karena sudah mau konstruksi," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo, usai penandatanganan kontrak gas Kaltim V, Kamis (28/1).
Pada kesempatan itu, PKT meneken kontrak gas dengan 17 kontraktor gas yang diwakili oleh Pearl Oil dari Blok Sebuku, Total E&P Indonesia, dan Inpex Corporation. Direktur Utama PKT Hidayat Nyakman bilang, kontrak gas berlaku selama 10 tahun, dimulai 2012 hingga 2021.
Pasokan gas untuk Kaltim V sebesar 80 MMSCFD. Nilai kontrak tersebut diprediksikan mencapai US$ 1,929 miliar. "Kalau dihitung untuk per bulannya diperkirakan sekitar US$ 16,08 juta," terangnya.
Raymond Reynaldi, Martina Prianti
PASOKAN GAS UNTUK INDUSTRI DOMESTIK
Empat Pabrik Pupuk Masih Menanti Pasokan Gas
JAKARTA. Setelah pabrik pupuk anyar Kaltim V milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mendapat pasokan gas, pemerintah segera merealisasikan beberapa kontrak gas untuk pabrik pupuk baru lainnya. Namun, kontrak gas itu tergantung rencana konstruksi masing-masing pabrik.
Sekadar mengingatkan, empat pabrik pupuk anyar yang akan didirikan diantaranya tiga pabrik pupuk milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan satu pabrik milik PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC).
"Kami sudah menyiapkan semua, tapi belum MoU. Tunggu gilirannya. Untuk Kaltim V sudah MoU karena sudah mau konstruksi," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo, usai penandatanganan kontrak gas Kaltim V, Kamis (28/1).
Pada kesempatan itu, PKT meneken kontrak gas dengan 17 kontraktor gas yang diwakili oleh Pearl Oil dari Blok Sebuku, Total E&P Indonesia, dan Inpex Corporation. Direktur Utama PKT Hidayat Nyakman bilang, kontrak gas berlaku selama 10 tahun, dimulai 2012 hingga 2021.
Pasokan gas untuk Kaltim V sebesar 80 MMSCFD. Nilai kontrak tersebut diprediksikan mencapai US$ 1,929 miliar. "Kalau dihitung untuk per bulannya diperkirakan sekitar US$ 16,08 juta," terangnya.
Raymond Reynaldi, Martina Prianti
Selasa, 09 Maret 2010
Pupuk bersubsidi Naik
Pupuk Urea Bersubsidi Naik April 2010
Sinar Harapan, Selasa 9 Maret 2010
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono memperkirakan harga pupuk urea bersubsidi naik pada april 2010, apabila anggaran subsidi di APBNP 2010 mendapat tambahan Rp 4,2 triliun.
Kenaikan harga untuk pupuk urea tersebut maksimal 50 persen dari harga eceran tetap (HET) yang saat ini Rp 1.200 per kilogram. “Untuk harga pupuk lainnya belum ditentukan besar kenaikannya,” ujar Mentan ketika dihubungi SH, Selasa (9/3).
Akan tetapi, Suswono menjamin, kenaikan harga pupuk tidak akan mengurangi pendapatan petani sebab HPP (Harga Pembelian Pemerintah-red) terhadap gabah petani telah meningkat 10 persen sejak 1 Januari 2010.
Menurut Mentan, dengan kenaikan HPP, ada peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 1 juta per hektare dan kenaikan harga pupuk urea sebesar 50 persen hanya akan menambah biaya produksi maksimal Rp 200.000 per hektare. “Sehingga, ada penambahan penghasilan petani Rp 800.000 per hektare,” katanya, seraya menambahkan itu hanya berlaku untuk tanaman pangan.
Sementara itu, produk hortikultura berupa buah-buahan dan sayuran Indonesia tidak perlu khawatir bersaing dengan produk sejenis asal China yang saat ini membanjiri pasar dalam negeri. Indonesia, menurut Mentan, memiliki buah-buahan tropis yang sangat eksotis untuk diekspor, seperti manggis, salak, juga produk-produk perkebunan seperti CPO minyak sawit, kelapa sawit, kakao, dan karet.
Suswono mencatat, sejauh ini Indonesia surplus ekspor ke Cina lebih dari US$ 2 miliar. Di samping itu, tandasnya, produk dalam negeri jauh lebih segar ketimbang impor, sehingga tidak perlu khawatir kalah bersaing. “Produk impor ada yang sudah di dalam freezer selama satu tahun” ujarnya.
Terkait kebijakan pemerintah menggunakan pupuk organik, kata Mentan, hingga saat ini pemerintah konsisten mendorong penggunaan pupuk berimbang, di mana pupuk tersebut juga akan mendapat subsidi.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Agusdin Pulungan mengatakan, produk pertanian asal China sarat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tinggi.
Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki produk spesifik , yaitu produk organik yang diproduksi dengan cara-cara organik. Ia mengakui harga jual produk pertanian organik saat ini masih tinggi. Namun, lanjutnya, jika pertanian organik telah menjadi budaya pertanian, harga jualnya ke konsumen lambat laun akan menurun atau dapat bersaing dengan harga produk impor. “Itu salah satu cara kita untuk menyaingi Cina” tandas Agusdin.
Untuk itu, ia menekankan perlunya dorongan pemerintah memberikan insentif harga jual kepada petani yang lebih baik daripada harga jual produk nonorganik.
Sementara itu, menurutnya, memproduksi dengan cara organik lebih murah daripada menggunakan pupuk impor, sehinga dapat menurunkan biaya produksi petani dan meningkatkan pendapatan petani.
Ia mencatat potensi bahan baku pupuk organik yang dimiliki saat ini sebanyak 87,5 juta ton jerami per tahun yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Penggunaan pupuk organik lambat laun dapat menurunkan subsidi pupuk kimia dari Rp 17 triliun saat ini menjadi hanya Rp 5 triliun. Agusdin menambahkan, penggunaan pupuk kimia selama ini telah merusak area persawahan seluas 5 juta hektare dari luas total areal persawahan 7,5 juta hektare.
(effatha tamburian)
http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/back_to/indeks-lalu/read/pupuk-urea-bersubsidi-naik-april-2010/?tx_ttnews[years]=2010&tx_ttnews[months]=03&tx_ttnews[days]=9&cHash=4976d7508e
Sinar Harapan, Selasa 9 Maret 2010
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono memperkirakan harga pupuk urea bersubsidi naik pada april 2010, apabila anggaran subsidi di APBNP 2010 mendapat tambahan Rp 4,2 triliun.
Kenaikan harga untuk pupuk urea tersebut maksimal 50 persen dari harga eceran tetap (HET) yang saat ini Rp 1.200 per kilogram. “Untuk harga pupuk lainnya belum ditentukan besar kenaikannya,” ujar Mentan ketika dihubungi SH, Selasa (9/3).
Akan tetapi, Suswono menjamin, kenaikan harga pupuk tidak akan mengurangi pendapatan petani sebab HPP (Harga Pembelian Pemerintah-red) terhadap gabah petani telah meningkat 10 persen sejak 1 Januari 2010.
Menurut Mentan, dengan kenaikan HPP, ada peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 1 juta per hektare dan kenaikan harga pupuk urea sebesar 50 persen hanya akan menambah biaya produksi maksimal Rp 200.000 per hektare. “Sehingga, ada penambahan penghasilan petani Rp 800.000 per hektare,” katanya, seraya menambahkan itu hanya berlaku untuk tanaman pangan.
Sementara itu, produk hortikultura berupa buah-buahan dan sayuran Indonesia tidak perlu khawatir bersaing dengan produk sejenis asal China yang saat ini membanjiri pasar dalam negeri. Indonesia, menurut Mentan, memiliki buah-buahan tropis yang sangat eksotis untuk diekspor, seperti manggis, salak, juga produk-produk perkebunan seperti CPO minyak sawit, kelapa sawit, kakao, dan karet.
Suswono mencatat, sejauh ini Indonesia surplus ekspor ke Cina lebih dari US$ 2 miliar. Di samping itu, tandasnya, produk dalam negeri jauh lebih segar ketimbang impor, sehingga tidak perlu khawatir kalah bersaing. “Produk impor ada yang sudah di dalam freezer selama satu tahun” ujarnya.
Terkait kebijakan pemerintah menggunakan pupuk organik, kata Mentan, hingga saat ini pemerintah konsisten mendorong penggunaan pupuk berimbang, di mana pupuk tersebut juga akan mendapat subsidi.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Agusdin Pulungan mengatakan, produk pertanian asal China sarat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tinggi.
Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki produk spesifik , yaitu produk organik yang diproduksi dengan cara-cara organik. Ia mengakui harga jual produk pertanian organik saat ini masih tinggi. Namun, lanjutnya, jika pertanian organik telah menjadi budaya pertanian, harga jualnya ke konsumen lambat laun akan menurun atau dapat bersaing dengan harga produk impor. “Itu salah satu cara kita untuk menyaingi Cina” tandas Agusdin.
Untuk itu, ia menekankan perlunya dorongan pemerintah memberikan insentif harga jual kepada petani yang lebih baik daripada harga jual produk nonorganik.
Sementara itu, menurutnya, memproduksi dengan cara organik lebih murah daripada menggunakan pupuk impor, sehinga dapat menurunkan biaya produksi petani dan meningkatkan pendapatan petani.
Ia mencatat potensi bahan baku pupuk organik yang dimiliki saat ini sebanyak 87,5 juta ton jerami per tahun yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Penggunaan pupuk organik lambat laun dapat menurunkan subsidi pupuk kimia dari Rp 17 triliun saat ini menjadi hanya Rp 5 triliun. Agusdin menambahkan, penggunaan pupuk kimia selama ini telah merusak area persawahan seluas 5 juta hektare dari luas total areal persawahan 7,5 juta hektare.
(effatha tamburian)
http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/back_to/indeks-lalu/read/pupuk-urea-bersubsidi-naik-april-2010/?tx_ttnews[years]=2010&tx_ttnews[months]=03&tx_ttnews[days]=9&cHash=4976d7508e
Kamis, 04 Maret 2010
Holding Baru Pupuk
Menteri BUMN akan Buat Holding BUMN Pupuk Baru
Media Indonesia, 31 Januari 2010
JAKARTA--MI: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk induk holding BUMN pupuk baru menggantikan PT Pupuk Sriwijaya. Pembentukan induk baru ini untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pabrik pupuk.
Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, induk holding nantinya bukanlah salah satu perusahaan pemilik pabrik pupuk. Selama ini, induk usaha pabrik pupuk adalah Pusri yang juga pengelola pabrik Pusri. Sedangkan, pabrik pupuk lain menjadi anggota holding di bawah Pusri. Saat ini, Kementerian tengah menyelesaikaa konsep holding baru untuk difinalisasi dan diterapkan.
"Konsep holding pupuk sudah rampung dengan dua alternatif. Kita akan melanjutkan pembentukan holding yang belum selesai menjadi holding penuh kata Mustafa, Sabtu (30/1) kemarin.
Lebih lanjut, Mustafa menuturkan dua alternatif konsep ini akan dikaji kemungkinan terbainya. Konsep pertama pertama ialah dengan membentuk perusahaan baru yang akan menjadi induk holding pupuk.
Perusahaan, ini akan menggantikan posisi Pusri yang sekarang menjadi induk usaha. Sedangkan, Pusri akan dijadikan anggota holding sejajar dengan pabrik pupuk lainnya.
Sedangkan, untuk konsep kedua, Kementerian mengkaji kemungkinan pelepasan bisnis pupuk Pusri (spin-off) dan dijadikan anggota holding. Sehingga, akan menambah anggota holding menjadi lima.
Sedangkan, Pusri tetap menjadi induk holding yang mengoordinasi bisnis anggota holding. Koordinasi ini meliputi wilayah pemasaran dan juga riset dan teknologi. Selain itu, induk holding juga menjadi pengambil keputusan pengembangan bisnis holding.
Mustafa mengakui, opsi kedua memang paling mudah dijalankan. Pasalnya, tidak perlu ada proses revaluasi aset. Kendati begitu, sampai saat ini Kementerian belum menentukan opsi yang akan diambil. Namun, dia memastikan pembenahan holding pupuk merupakan salah satu prioritas Kementerian.
"Kelihatannya opsi yang paling mudah adalah opsi kedua, karena tidak perlu masalah revaluasi aset dan segala macam. Tapi ini masih kita kaji dan belum diputuskan," ujarnya.
Lebih jauh, Mustafa menambahkan selain dari struktur holding, Kementerian juga berrencana melakukan perombakan manajemen. Perombakan ini disebabkan beberapa pejabat direksi telah habis masa jabatannya. Sehingga, kesempatan ini dijadikan momentum bagi BUMN pupuk untuk melakukan penyegaran di level manajemen. Sayangnya, dia tidak menyebutkan kapan tepatnya perombakan akan dilaksanakan.
"Nanti kita refresh manajemennya. Hampir semua direksi BUMN pupuk habis masa jabatannya," tambahnya.
Setelah PT Asean Aceh Fertilizer dilikuidasi, holding pupuk Pusri tinggal menyisakan lima pabrikan. Dari lima pabrikan tersebut, salah satu pabrik yakni Pusri menjadi induk usaha. Sedangkan, empat anggota holding lainnya ialah PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petro Kimia Gresik. (Toh/OL-02)
Media Indonesia, 31 Januari 2010
JAKARTA--MI: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk induk holding BUMN pupuk baru menggantikan PT Pupuk Sriwijaya. Pembentukan induk baru ini untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pabrik pupuk.
Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, induk holding nantinya bukanlah salah satu perusahaan pemilik pabrik pupuk. Selama ini, induk usaha pabrik pupuk adalah Pusri yang juga pengelola pabrik Pusri. Sedangkan, pabrik pupuk lain menjadi anggota holding di bawah Pusri. Saat ini, Kementerian tengah menyelesaikaa konsep holding baru untuk difinalisasi dan diterapkan.
"Konsep holding pupuk sudah rampung dengan dua alternatif. Kita akan melanjutkan pembentukan holding yang belum selesai menjadi holding penuh kata Mustafa, Sabtu (30/1) kemarin.
Lebih lanjut, Mustafa menuturkan dua alternatif konsep ini akan dikaji kemungkinan terbainya. Konsep pertama pertama ialah dengan membentuk perusahaan baru yang akan menjadi induk holding pupuk.
Perusahaan, ini akan menggantikan posisi Pusri yang sekarang menjadi induk usaha. Sedangkan, Pusri akan dijadikan anggota holding sejajar dengan pabrik pupuk lainnya.
Sedangkan, untuk konsep kedua, Kementerian mengkaji kemungkinan pelepasan bisnis pupuk Pusri (spin-off) dan dijadikan anggota holding. Sehingga, akan menambah anggota holding menjadi lima.
Sedangkan, Pusri tetap menjadi induk holding yang mengoordinasi bisnis anggota holding. Koordinasi ini meliputi wilayah pemasaran dan juga riset dan teknologi. Selain itu, induk holding juga menjadi pengambil keputusan pengembangan bisnis holding.
Mustafa mengakui, opsi kedua memang paling mudah dijalankan. Pasalnya, tidak perlu ada proses revaluasi aset. Kendati begitu, sampai saat ini Kementerian belum menentukan opsi yang akan diambil. Namun, dia memastikan pembenahan holding pupuk merupakan salah satu prioritas Kementerian.
"Kelihatannya opsi yang paling mudah adalah opsi kedua, karena tidak perlu masalah revaluasi aset dan segala macam. Tapi ini masih kita kaji dan belum diputuskan," ujarnya.
Lebih jauh, Mustafa menambahkan selain dari struktur holding, Kementerian juga berrencana melakukan perombakan manajemen. Perombakan ini disebabkan beberapa pejabat direksi telah habis masa jabatannya. Sehingga, kesempatan ini dijadikan momentum bagi BUMN pupuk untuk melakukan penyegaran di level manajemen. Sayangnya, dia tidak menyebutkan kapan tepatnya perombakan akan dilaksanakan.
"Nanti kita refresh manajemennya. Hampir semua direksi BUMN pupuk habis masa jabatannya," tambahnya.
Setelah PT Asean Aceh Fertilizer dilikuidasi, holding pupuk Pusri tinggal menyisakan lima pabrikan. Dari lima pabrikan tersebut, salah satu pabrik yakni Pusri menjadi induk usaha. Sedangkan, empat anggota holding lainnya ialah PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Petro Kimia Gresik. (Toh/OL-02)
Langganan:
Postingan (Atom)
