Distribusi Amburadul, Pupuk Mahal

Distribusi Amburadul, Pupuk Mahal
• Media Indonesia, 11 Mar 2010
Pro kontra penaikan harga pupuk masih berlangsung di sejumlah daerah.

Bagus H Pratomo
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau meminta pemerintah memperbaiki matarantai distribusi pupuk sebelum menaikkan harga. Ketua Apkasindo Rokan Hulu Ardiman Daulay berpendapat selama ini sistem pendistribusian pupuk subsidi masih lemah sehingga harganya hingga ke petani melambung berkali lipat.
Ia mencontohkan, untuk pupuk urea, seharusnya harga subsidi sekitar Rp60 ribu per karung (isi 50 kg). Namun, hingga ke tangan petani harganya bisa mencapai RplOO ribu, bahkan ada yang sampai Rpl50 ribu per karung. "Ini terjadi karena terlalu panjangnya mata rantai pendistribusian pupuk tersebut hingga ke tangan petani," ujarnya, kemarin.
Kondisi yang sama, lanjut Ardiman, juga terjadi pada pupuk NPK yang normalnya dijual seharga Rpl25 ribu per karung. Namun, karena panjangnya rantai pendistribusian, harga di petani bisa mencapai Rp210 ribu per karung. Pernyataan yang nyaris sama dinyatakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syamsul Hadi. Ia mengutarakan, petani di daerahnya tidak keberatan dengan penaikan HET pupuk urea hingga 50% dengan catatan pemerintah bisa menjamin ketersediaan pupuk.
Sementara itu, Sekretaris Tim Koordinasi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), Mukodam mengutarakan, pihaknya akan memperketat pendistribusian pupuk dengan melibatkan para camat.
Pengetatan pengawasan sengaja dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya spekulan dan terjadinya kelangkaan pupuk, khususnya urea yang akan bakal naik harganya. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan pentingnya pengawasan lantaran momentum penaikan HET pupuk urea bersubsidi per April mendatang sebesar 50% memang sangat rentan terhadap tindakan penimbunan oleh para pedagang spekulan. Pasalnya, melalui skema itu, hanya petani-petani yang terdaftar yang mendapat alokasi pembelian pupuk.
Tolak penaikan
Sementara itu, penolakan penaikan harga pupuk datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Temanggung, Jateng. "Kita berharap usul penambahan anggaran subsidi pupuk yang sekarang masih digodok pemerintah disetujui sehingga kenaikan harga pupuk tidak terjadi," kata Kepala Dinas Pertanian Kalsel Yohanes Sriyono.
Menurut Sriyono, penolakan kebijakan penaikan harga pupuk tersebut didasarkan pada kondisi para petani yang sebagian besar tergolong miskin sehingga naiknya harga pupuk menjadi beban. Jika penaikan harga pupuk tidak dapat dihindari, pemerintah wajib menaikkan harga gabah petani.
Di Temanggung, petani menolak keras rencana penaikan HET pupuk. Yanto, 50, petani di Kecamatan Kledung, menyatakan rencana penaikan harga pupuk akan makin membebani petani. Pasalnya, biaya produksi otomatis akan makin tinggi.
"Kalau harga pupuk naik sampai 50%, otomatis biaya produksi dari sejak penanaman hingga panen pun akan makin tinggi. Padahal harga gabah dan beras justru turun." (Tim/N-1)
bagushimawan